Profesi Likuidator (JSLG dan PPLI)

LATAR BELAKANG

 

Pengaturan Likuidasi dan Likuidator di Indonesia tercantum dalam 8 (delapan) undang-undang, yaitu:

  1. Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 142-152;
  2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 63-65;
  3.  Undang-Undang Nomor 7. Tahun 2003 tentang Perbankan Pasal 37 ayat 4 dan 5;
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  OJK Pasal 6-9;
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Pasal 42-49;
  6.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Pasal 43 s/d 61;
  7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 46 sampai 56;
  8. Undang-Undang tentang Yayasan. 

 

Dalam hal terjadinya pembubaran badan hukum, sebagaimana salah satunya tercantum dalam Pasal 142 sampai 152 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), diatur bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan tertentu wajib dilakukan oleh likuidator. Likuidator berperan sebagai pelaksana likuidasi terhadap badan hukum yang sedang dalam likuidasi. Produk akhir likuidasi yaitu dikeluarkannya surat pemberitahuan pencoretan status badan hukum terhadap obyek likuidasi oleh pejabat/badan tata usaha negara terkait.

 

Selama ini, walaupun profesi likuidator telah termaktub didalam peraturan maupun undang-undang yang sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktiknya likuidasi dilakukan melalui penunjukan oleh direksi perusahaan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Dan sejauh ini siapapun bisa menjadi likuidator selama hal tersebut merupakan kesepakatan yang ada dalam RUPS tanpa memperhatikan kompetensinya, sementara kebutuhan terhadap keberadaan likuidator yang  kompeten semakin mendesak.

 

Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan sertifikasi likuidator agar proses likuidasi diharapkan  bisa dilakukan oleh likuidator yang kompeten dan bersertifikat sehingga memberikan pencerahan dan memberikan kepastian hukum yang jelas terkait setiap proses likuidasi. Likuidasi oleh likuidator harus dilakukan secara profesional dan pruden agar terhindar dari risiko dan gugatan.

 

Untuk meningkatkan kompetensi dan standar profesi likuidator serta sebagai salah satu syarat pemberian sertifikasi CLI (Certified Liquidator of Indonesia), Jimly School of Law and Government (JSLG) dan Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesai (PPLI) menyelenggarakan pendidikan profesi likuidator Indonesia.

 

TUJUAN

  1. Memberikan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan terkait likuidasi dalam badan hukum.
  2. Meningkatkan keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan membereskan badan hukum yang dilikuidasi.
  3. Memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik (public trust).

 

METODE

Progam pelatihan dan pendidikan profesi likuidator ini menerapkan metode experiental learning yang dilaksanakan secara komunikatif,  interaktif,  dan partisipatif. Metode ini memaksimalkan peran narasumber, fasilitator/instruktur dan peserta melalui studi kasus dan simulasi audit.

 

NARASUMBER

Narasumber dipilih secara selektif. Hanya narasumber yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman di bidang likuidasi yang berlatar belakang pernah melakukan proses likuidasi, akademisi di bidang hukum maupun akuntan, dan praktisi hukum/akuntan relevan yang mengisi materi pendidikan dan pelatihan likuidator ini. Narasumber sebagaimana dimaksud di atas, antara lain:

 

FASILITATOR

Untuk mencapai hasil yang maksimum, pelatihan ini diampu oleh fasilitator yang mumpuni dan berpengalaman.

 

MATERI

Materi atau Silabus Pendidikan Profesi Likuidator ini meliputi topik-topik berikut:

 

Sesi I

:

Keynote Speech oleh Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie, S.H.

 

 

Sesi II

:

Pengantar Likuidasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

 

 

Sesi III

:

Likuidasi Badan Hukum Peseroan Terbatas – Voluntary

 

 

Sesi IV

:

Likuidasi Badan Hukum Perseroan Terbatas – Akibat dari Kepalitian

 

 

Sesi V

:

Peran Notaris Dalam Likuidasi Badan Hukum

 

 

Sesi VI

:

Akuntansi Dalam Likuidasi dan Penyelesaian Perpajakan

 

 

Sesi VII

:

Pengakhiran dan Pemberesan Likuidasi

 

 

Sesi VIII

:

Tantangan dan Peluang Profesi Likuidasi

 

SesiIX

:

Etika Profesi Likuidator  Indonesia

 

 

SesiX

:

Standar Kompetensi Likuidator

 

 

Sesi XI

:

Organisasi Profesi Likuidator (PPLI)

 

 

Sesi XII

:

Aspek Pidana dan mitigasi Risiko Dalam Likuidasi

 

 

Sesi XIII

:

Professional Relationship (What,Why and How)

 

Sesi XIV

:

Strategi Manajemen Proses Likuidasi

 

Sesi XV

:

POST TEST


DURASI

Program pendidikan  dan pelatihan Profesi Likuidator ini diselenggarakan secara intensif selama enam (6) hari. Hari pertama hingga kelima diisi dengan penyampaian materi narasumber, di hari keenam diisi dengan simulasi proses likuidasi oleh masing-masing kelompok diskusi, dan di setiap harinya akan dilaksanakan Post Test untuk mengukur kemampuan dari masing-masing peserta.

 

FASILITAS

Para peserta program pendidikan profesi likuidator mendapat beberapa fasilitas berikut:

  1. Modul Pendidikan
  2. Training Kit (Tas, alat tulis, Blocknote, Pulpen, Name Tag, dll)
  3. Sertifkat
  4. Kartu Anggota PPLI
  5. Konsumsi (lunch, Coffe Break)

 

BIAYA

Biaya atau Investasi Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Likuidator ini sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) *sudah termasuk biaya sertifikasi. Pembiayaan program Pendidikan Profesi Likuidator dibebankan kepada peserta yang ingin mengikuti pendidikan dan sertifikasi Profesi Likuidator ini.      

 

 

CONTACTPERSON:

Telepon         : 021-3983345

Fax                : 021-39833451

HP                 :  0812963721034 (Novi)

                         082110181718 (Dwi)

                         0896 69200013 (Adisti)

                         08129613 7805 (Fikri)

                         0857 7070 7910 (Agung)

                        

Webiste         :  www.jimlyschool.com

Email             :  jimlyschool@jimly.com|| asosiasiauditorhukum@gmail.com

                         asahi.auditorhukum@yahoo.com