25 Juli 2018

(HP02) Hukum Properti - Workshop Hukum Properti (04-06 September 2018) - REGISTER NOW (Minimal 15 Peserta)

Pendaftaran : 25 Juli 2018 s/d 22 Agustus 2018

Investasi : Rp 5.000.000

 

Download ToR & Silabus Hukum Properti

 

INFORMASI :

Untuk terlaksana Workshop Hukum Properti dengan minimal 15 Peserta, untuk informasi kuota bisa hubungan kantor JSLG (02139833450), Faqih (082113851312), Nurman (081213683902)

 

1.    Pengantar Umum / Pengenalan Hukum Properti

       (Kebijakan Nawa Cita Pertanahan dan Perumahan)
2.    Pengantar Hukum Tanah (UUPA dan Sejarahan Hukum Agraria)
       a.    Hak Menguasasi Negara
       b.    Hak Atas Tanah  
       c.    Tanah Ulayat
       d.    Tanah Negara dan Tanah Pemerintah
       e.    Tanah Terlantar
       f.     Pembatasan Luas Tanah
       g.    Konversi Hak Atas Tanah
3.    Pemberian Hak Atas Tanah

       (PP 40 / 1996 dan PP 24 / 1997 dan Peraturan Pelaksanaannya)
       a.    Pemberian Hak Atas Tanah (HM,HGU HGB, HP, dan HPL, Serta Tanah Wakaf)
       b.    Perpanjangan, Pembaruan, Pelepasan dan Hapusnya Hak Atas Tanah.
4.    Pendaftaran Hak Atas Tanah
       a.    Bukti Kepemilkan Tanah
       b.    Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
       c.    Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah
5.    Pembebanan dan Peralihan Hak Atas Tanah (UU 4/96 dan PP 24 /97)
       a.    Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah
       b.    Peralihan Hak Atas Tanah
6.    Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum  (UU 2 /2012 dan Peraturan Pelaksanaannya )
       a.    Pengertian Pembangunan untuk Kepentingan Umum
       b.    Ganti Kerugian yang Adil
       c.    Proses Pengadaan Tanah
7.    Penyelesaian Sengketa , Konflik dan Perkara Pertanahan
       a.    Pemahaman Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
       b.    Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
8.    Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan 

       (UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
       a.    Pemberian Hak Dari Tanah Negara
       b.    Konsolidasi Tanah
       c.    Pelepasan dan Peralihan Hak Atas Tanah
       d.    Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
       e.    Sewa dan Kerjasama Pemanfaatan Tanah BMN/BMD
       f.     Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
       g.    Pendayagunaan Tanah Wakaf Bagi Pembangunan Rumah Susun
9.    Hukum Perumahan

       (UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan UU 20/2011 tentang Rumah Susun)
10.  Pertelaan Rumah Susun dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
       a.    Strata title (Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun)
       b.    Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
11.  Studi Kasus

 

TERM OF REFERENCE

HUKUM PROPERTI

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah permukaan bumi (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria). Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber kesejahteraan dan mempunyai dimensi ekonomi. sosial, politik, budaya,  pertahanan dan keamanan.  Tanah tempat bertemunya semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh manusia adalah rumah.

Rumah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.  Rumah dapat berupa bangunan diatas tanah yang dikenal dengan rumah tapak (landed house) atau berupa bangunan gedung bertingkat yang populer disebut rumah susun (apartment, mansion).

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun).

Pembangunan perumahan atau rumah susun, secara phisik, tidak dapat terpisahkan dengan tanahnya. Namun demikian, tanah mempunyai hukum sendiri dan perumahan termasuk rumah susun juga mempunyai hukum tersendiri. Sehingga gabungan dari kedua hukum dimaksud – hukum pertanahan dan hukum perumahan -  melandasi proses pembangunan perumahan atau rumah susun.

Hukum pertanahan – dalam proses pembangunan - Undang-Undang Pokok Agraria dan UU serta peraturan pelaksanaan dibawahnya antara lain mengatur pertimbangan teknis pertanahan, perolehan tanah (jual beli, hibah, waris, tukar menukar, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum), pemberian hak atas tanah (Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Pakai, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun), pensertipikatan tanah (pendaftaran hak atas tanah), hak tanggungan, roya, sesi, dll.       

Hukum perumahan – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta peraturan perundangan pelaksanaannya – mengatur antara lain penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan: (1) Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara, (2) Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah, (3) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah, (4)  Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara  atau milik daerah, (5)  Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, (6) Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; Ijin mendirikan bangunan; akta pemisahan, perjanjian perikatan jual beli (PPJB); sertipikat layak fungsi; perhitungan nilai perbandingan proporsional (NPP) dan Rencana Pembuatan Gambar dan Uraian Pertelaan; pembentukan PPRS; dll.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tanah tempat bertemunya semua kegiatan pembangunan. Proses pembangunan yang terus bertumbuh dengan cepat, jumlah penduduk yang terus bertambah memberi tekanan terhadap tanah yang luasnya relatif tidak bertambah. Hal ini menyebabkan nilai tanah yang semakin tinggi dan menimbulkan berbagai benturan kepentingan baik antar kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan  kepentingan masyarakat dengan badan usaha. Ditambah dengan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan peraturan perundangan pertanahan, benturan kepentingan atas tanah menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan.

 

II. TUJUAN

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hukum pertanahan dan hukum perumahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan.
  2. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses - mulai dari  perolehan tanah sampai dengan penerbitan sertipikat tanah dan / atau sertipikat hak milik satuan rumah susun.
  3. Meningkatkan kemampuan peserta untuk menghindari atau mengatasi berbagai persoalan pertanahan dan perumahan yang akan timbul baik dalam proses pembangunan maupun  setelah selesai pembangunan.

 

III. BENTUK DAN NAMA KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk WORKSHOP agar memudahkan peserta untuk memahami materi yang disampaikan.

 

IV. NARASUMBER DAN FASILITATOR

Narasumber berpengalaman dan berkompeten di bidang hukum, pemerintahan, pertanahan dan perumahan.

 

V. NARASUMBER

  1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
  2. Dr. Qomaruddin, S.H., M.H.
  3. Dr. Benny, M.Si
  4. Dr. Syafran Sofyan,S.H.,Sp.N., M.Hum.
  5. Drs. Ir. Gunawan Sasmita, MPA
  6. H. M. Noor Marzuki, S.H., M.H.
  7. Sri Maharani Dwi Putri, S.H., M.H.

 

VI. MATERI   

A. Hukum pertanahan

         Hukum tanah nasional

         Pengadaan tanah untuk

         Kepentingan umum

         Pemberian hak atastanah

         Pendaftaran tanah

         Pembebanan dan peralihan

         Hak atas tanah

         Penanganan sengketa dan

         Konflik pertanahan

B. Hukum perumahan

         Perumahan dan pemukiman

         Penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan

         Rumah susun (sistem kepemilikan, penerbitan pertelaan, pembentukan PPPSRS)

 

VII. METODE

WORKSHOP ini mengombinasikan pendekatan teoritis dan praktis agar peserta memiliki pengetahuan kognitif mengenai hukum properti dan kemampuan praktis menerapkan hukum properti. WORKSHOP diselenggarakan secara komunikatif, interaktif, dan partisipatif.

 

VIII. PESERTA

WORKSHOPini terbuka untuk umum dan dapat diiikuti oleh siapa saja, baik yang berlatar belakang pendidikan hukum atau non-hukum, terutama  developer properti, dll.

 

IX. DURASI

WORKSHOP ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari.

Hari/Tanggal

:

Selasa– Kamis, 04-06 September 2018 (minimal 15 peserta)

Waktu

:

09.00 - 16.30 WIB

Tempat

:

Training Room JSLG, Gedung Sarinah Jaya Lantai 09,

Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta 10350.

 

X. FASILITAS

Peserta Diklat mendapatkan fasilitas berikut :

  1. Silabus Workshop
  2. Materi bacaan relevan
  3. Training kit (alat tulis, dll)
  4. Meeting package (lunch, coffee break)
  5. Sertifikat

 

XI. BIAYA

Semua pembiayaan WORKSHOP ini baik biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Peserta. Untuk pembayaran melalui BRI Cab. Sarinah a/n Jimly School of Law and Government No. Rek 2006-01-000108-30-7. biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta belum termasuk Pajak, dan Pajak dibebankan oleh instansi/lembaga/perusahaan yang akan mengikuti diklat tersebu

 

XII. PENUTUP     

Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman garis besar untuk persiapan dan pelaksanaan WORKHSOP Hukum Properti. Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam TOR ini atau yang perlu dijelaskan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

 

KONTAK

Calon peserta yang berminat mengikuti WORKSHOP ini dapat melakukan registrasi online di laman (website) JSLG (www.jimlyschool.com) atau mengontak kantor JSLG jika memerlukan informasi lebih lanjut.

Telepon            : 021-39833450 dan Fax 021-39833451

HP                   : 0821.1385.1312 (Faqih), 0812.1368.3902 (Nurman), 0821.1018.1718 (Dwi)      

Website           : www.jimlyschool.com  ||  Email  : jimlyschool@jimly.com