PKP3-20-CTL(PKPPI - JSLG) SECARA VIRTUAL BATCH 20 - PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTISI/PENGACARA PAJAK (PKP3), 03-08 JUNI 2024

Tên dự án: Rose Town Chủ đầu tư: Liên doanh Xuân Mai Corp - Công ty cổ phần Sản xuất Bao bì và và hàng xuất khẩu Vị trí dự án: KM9 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Tổng diện tích: 40.124m2 Diện tích xây dựng: 11.797m2 Mật độ xây dựng: 30% Loại hình phát triển: Căn hộ chung cư, biệt thự liền kề, văn phòng cho thuê và khách sạn Quy mô dự án: 4 tòa chung cư (DV1-DV2-DV3-DV4) cao 27 tầng, 1 tòa khách sạn (DV5) cao 27 tầng, 1 toà văn phòng cao 25 tầng và 43 lô biệt thự liền kề đẳng cấp Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Xuân Mai Đơn vị thi công: Xuân Mai Corp Ngân hàng bảo lãnh: BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Đơn bị bán hàng: Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh BĐS Xuân Mai Hình thức sử dụng: Quyền sử dụng Lâu dài (Vĩnh viễn) Khởi công: Quý II/2018 - Bàn giao: Quý III/2020 Giá bán căn hộ: 26 - 28 triệu đồng/m2 (gồm VAT và nội thất cơ bản)

27 Mei 2024

PKP3-20-CTL(PKPPI - JSLG) SECARA VIRTUAL BATCH 20 - PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTISI/PENGACARA PAJAK (PKP3), 03-08 JUNI 2024

Pendaftaran : 27 Mei 2024 s/d 30 Mei 2024

Investasi : Rp 9.000.000

KLIK DAFTAR

TERM OF REFERENCE

PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTISI/PENGACARA PAJAK (PKP3)

03-08 JUNI 2024

SECARA VIRTUAL MINIMAL 20 PESERTA

KERJASAMA

Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI)

DENGAN

Jimly School of Law and Government

Catatan:

Karena kuota terbatas hanya 30 seat, untuk pelunasan administrasi maksimal 2x24 Jam setelah melakukan registrasi online
Dikarenakan kuota hanya 30 peserta untuk batas atas pembayaran 2x24 Jam setelah daftar via online.
Harga Khusus : Rp.8.500.000,- pendaftaran dan pembayarannya sampai dengan 14 Mei 2024

I. LATAR BELAKANG

Di era Disruptif yang sedang terjadi diberbagai aspek, tak terlepas pada aspek perpajakan, banyak tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang perpajakan. Setidaknya ada tiga masalah utama di sektor perpajakan di antaranya clarity atau kejelasan kebijakan, certainty atau kepastian pengaturan, dan consistensy atau konsistensi penerapan kebijakan. Selain itu catatan kritis tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan No.63/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018 salah satunya menyatakan bahwa frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam pasal 32 ayat 3A UU KUP tidak mengikat dan berkekuatan hukum jika mengatur terkait perluasan atau pembatasan hak dan kewajiban warga Negara, yang bersifat conditionally unconstitutional. Pasca putusan MK, harus ada elaborasi tentang pembatasan syarat menjadi kuasa wajib pajak, sampai adanya aturan baru. Dengan kata lain, diperlukan pengaturan yang memastikan adanya standar kompetensi kuasa wajib pajak dan menjamin wajib pajak sebagai pemakai jasa terhindar dari kerugian.

Untuk merespon kondisi tersebut maka, kami dari Perhimpunan Pengacara dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI) menjawab perlunya keahlian dan kompetensi bagi para kuasa wajib pajak dengan menyelenggarakan pendidikan praktisi/pengacara pajak (PKP3) bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG). Luaran dari kegiatan ini adalah akan melahirkan praktisi/pengacara pajak yang professional, handal dan memiliki kompetensi dibidang perpajakan.

II. TUJUAN

Memberikan pendidikan dan pelatihan perpajakan secara komprehensif
Melahirkan praktisi/pengacara pajak yang profesional dan berintegritas

III. MANFAAT

Setelah mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak, peserta akan memiliki keahlian dibidang perpajakan secara komprehensif
Peserta memiliki kompetensi untuk menjadi praktisi/pengacara pajak
Peserta diharapkan dapat berperan sebagai kuasa wajib pajak.

IV. NARASUMBER

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
Dr. Machfud Sidik, M.Sc.
Mayjen TNI (Purn), Dr.Mulyono, SIP, SH, MH.
Dr. Serirama Butar Butar, SH, MH.
Dr. Teguh Satya Bhakti, SH, MH.
Huakanala, SH, SE, Ak, MAP, BKP, CA, CLA, CLI, CRA, CTL, CTP, CCL, QWP, AEPP, ASEAN CPA.
Hamdani, SH, M.Si, CTAP.
Teo Takismen, SE, SH, MM, MBA, BKP, CTAP, CCP.
Tan Alim, SE, SH, MAk, BKP, CTAP.
Muhammad Irwan , SE, MM.
Fiindraning, SH, SE, Ak, CA, CTL, CCL, ASEAN CPA.
Fasilitator

	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
	Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), Pengadilan Pajak (PP)	NPWP & NPPKP Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pemeriksaan Pajak Penetapan dan Ketetapan Pajak Pidana dan Sanksi Perpajakan Penetapan Pajak dengan Surat Paksa Tata Cara dan Ruang Lingkup Pengadilan Pajak
	Akuntansi Perpajakan	Kewajiban Pembukuan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal Neraca dan Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Pajak Usaha Tertentu
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pengantar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Subjek PPN Objek PPN Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak PPN Faktur Pajak SPT PPN
	SPT OP & Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)	Dasar Pengenaan Pajak Mekanisme Penghitungan PPh Orang Pribadi Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Nonusahawan (Karyawan) Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Usahawan dan Pekerjaan Bebas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
	PBB, Bea Materai, dan BPHTB	Pengantar PBB dan Bea Materai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Materai BPHTB Pajak Provinsi Pajak Kota dan Kabupaten
	SPT Badan & Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	Perhitungan Pajak Penghasilan Biaya yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto Laporan Keuangan Fiskal Tarif Pajak Penghasilan Badan Penghitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 1771
	Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 26, 4 (2), 15	Dasar Hukum Pemotongan PPh Pasal 21 Pemotong dan Pihak yagn Dipotong PPh Pasal 21 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 22/26 Pelaporan PPh psl 23/26 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) dan Pasal 15 Pengisian SPT Masa PPh 21/26
	Litigasi dan Hukum Acara Pengadilan Pajak	Kuasa Hukum Banding Gugatan Persiapan Persidangan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Pemeriksaan dengan Acara Cepat Pembuktian Putusan Pelaksanaan Putusan Pemeriksaan Peninjauan Kembali
	Manajemen Pajak dan Pemeriksaan Pajak (Audit Pajak).	Pengertian Manajemen Pajak Fungsi Manajemen Pajak Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pengendalian Pajak (Tax Control) Tata cara pemeriksaan Pajak Hak dan Kewajiban perpajakan terkait pemeriksaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan WP Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Pemeriksaan Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
	Kode Etik Profesi	Aturan Profesional Bentuk dan Aspek Melakukan Praktek Prinsip Dasar Tanggung Jawab Pengembangan Profesional dan Pendidikan profesional lanjutan

VI. METODE

Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini menerapkan metode experiental learning, case study, roleplay, yang diselenggarakan secara komunikatif, dinamis, interaktif dan partisipatif secara praktis dan teoritis.

VII. PESERTA

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3)ini terbuka untuk :

Peserta pendidikan S1 Hukum Profesi Advocat untuk mendapatkan Certified Tax Lawyer (CTL).
Pendidikan S1 Umum Profesi Bidang Bisnis, Keuangan atau lainnya mendapat sertifikat praktisi perpajakan / Certified Tax Practitioner ( CTAP).
Untuk mahasiswa atau umum lainnya yang mengikuti pendidikan akan mendapat sertifikat pajak setara brevet AB.

VIII. SIAPA YANG PERLU IKUT PENDIDIKAN INI

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini sangat berguna untuk para profesional dibidang hukum, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia:

Kurator dan Pengurus
Legal Auditor
Likuidator
Advokat
Akuntan Publik
Appraisal (Penilai)
Dosen /Pengajar Bisnis dan Hukum
Praktisi Asuransi
Direktur Keuangan
Staff Pajak/Akuntansi/Keuangan
Peminat dibidang perpajakan

IX. LUARAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai mengikuti program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak terpadu peserta didik akan mampu memahami hak dan kewajiban pajak orang pribadi dan badan secara benar dan tepat.
Setelah selasai mengikuti program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak peserta didik akan mampu membantu wajip pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya termasuk sengketa perpajakan sampai ketingkat pengadilan perpajakan.

X. DURASI

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini diselenggarakan selama 5 (lima) hari ditambah Tugas Mandiri, roleplay dan Ujian Wawacara

Hari/Tanggal	:	Senin - Sabtu, 03-08 Juni 2024
Waktu	:	09.00 - 16.00 WIB
Via	:	Zoom Cloud Meetings App

XI. FASILITAS

Peserta Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) mendapatkan fasilitas berikut :

E-Materi
Sertifikat Pendidikan dan Brevet
Terdaftar sebagai Anggota PKPPI untuk 1 tahun

XII. BIAYA

Semua pembiayaan Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini baik biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Peserta. biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per peserta belum termasuk Pajak, dan Pajak dibebankan oleh instansi/lembaga/perusahaan yang akan mengikuti Program PKP3.

Harga Khusus : Rp.8.500.000,- pendaftaran dan pembayarannya sampai dengan 14 Mei 2024

XIII. PENUTUP

Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman garis besar untuk persiapan dan pelaksanaan Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3). Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam TOR ini atau yang perlu dijelaskan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

XIV.KONTAK

Calon peserta yang berminat mengikuti Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini dapat menghubungi kantor Jimly School of Law and Government (JSLG).

Telepon : 021-39833450

HP : 0819.1955.7999 (Rurry), 0858.1792.3017(Niva)

0821.1385.1312 (Faqih), 0812.1368.3902 (Nurman),

Website : www.jimlyschool.com || Email : jimlyschool@jimly.com

PKP3-20-CTL(PKPPI - JSLG) SECARA VIRTUAL BATCH 20 - PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTISI/PENGACARA PAJAK (PKP3), 03-08 JUNI 2024

KALENDER KEGIATAN

GALERI VIDEO