LEGISLATIVE DRAFTING TRAINING ADVANCED LEVEL

LEGISLATIVE DRAFTING TRAINING ADVANCED LEVEL

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT ATAS

JIMLY SCHOOL OF LAW AND GOVERNMENT (JSLG)

Indonesia adalah negara yang mewarisi tradisi hukum Eropa kontinental atau sering disebut civil law yang bercirikan keber adaan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) sangat penting, sehingga kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi tugas utama dalam pembangunan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga- lembaga negara, membatasi kekuasaan penyelengara negara, dan melindungi hak-hak warga negara.

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (Verzorgingingstaat), tujuan utama pembentukan undang- undang bukan lagi semata-mata untuk menciptakan kodifikasi atas norma-norma hukum dan nilai- nilai kehidupan masyarakat, melainkan juga untuk menciptakan modifikasi atau perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat (T Koopmans).

Proses legislasi dengan produk  perundang-undangan bukanlah  proses yang steril dari kepentingan politik karena ia merupakan proses politik. Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan adanya pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang- undangan yang dibentuk. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah : Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan memuat norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang- undangan adalah : peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukannya harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  baik,  sehingga  dapat menghasilkan produk hukum yang partisipasif dan responsibel.

Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafter) adalah tenaga ahli yang mempunyai tugas menyusun rancangan peraturan perundangan-undangan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menggunakan metode penormaan, serta tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Atas (Legislative Drafting Training Advanced Level), lebih menekankan pada pemahaman, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara komprehensif. Harmonisasi, konsistensi, dan unifikasi substantif dari berbagai norma hukum dan peraturan perundang-undangan, baik secara vertical maupun horizontal bahkan lokal maupun universal menjadi fokus utama. Dengan demikian, seorang Perancang dapat memahami dan menguasai bagaimana menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang baik, responsif, dan aspiratif sehingga produknya menjadi sangat aplikatif dan responsibel. Dengan demikian produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam masyarakat.