Back
Obral!

PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTISI/PENGACARA KEPABEANAN-CUKAI (PKP2K) BATCH 10, 17-22 NOVEMBER 2025 (ONLINE)

Harga aslinya adalah: Rp9.000.000.Harga saat ini adalah: Rp8.500.000.

Kategori:

TERM OF REFERENCE
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTISI/PENGACARA KEPABEANAN-CUKAI (PKP2K)
KERJA SAMA
PEKUMPULAN PENGACARA PAJAK DAN KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK INDONESIA (PKPPI)
DENGAN
JIMLY SCHOOL OF LAW AND GOVERNMENT

Catatan:
agenda berjalan minimal 20 peserta.
early Bird Rp.8.500.000 berlaku pembayaran sampai dengan 28 Oktober 2025
harga normal: Rp.9.000.000

 

I. LATAR BELAKANG

Di era revolusi industri 4.0  dunia usaha mengalami perkembangan yang sangat pesat, lalu lintas barang dan jasa yang terdisrupsi, mempunyai dampak  diberbagai aspek.  Salah satunya  pada aspek perpajakan dan Kepabeanan – Cukai, banyak tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang perpajakan khususnya Kepabeanan. Setidaknya ada tiga masalah utama di sektor perpajakan atau Kepabeanan di antaranya clarity atau kejelasan kebijakan, certainty atau kepastian pengaturan, dan consistensy atau konsistensi penerapan kebijakan.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pengertian tersebut menegaskan bahwa UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang institusi Bea dan Cukai berwenang dalam melakukan pengawasan atas barang ekspor maupun impor dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Lalu lintas barang ekspor maupun impor adalah bagian dari perdagangan internasional dan DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) adalah pihak yang memegang kendali atas kegiatan perdagangan internasional.

Sengketa pajak atau secara khusus sengketa kepabeanan timbul apabila  terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak atau wajib bea dengan pejabat pajak atau pejabat Bea dan Cukai ketika salah satu pihak  tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan di bidang perpajakan atau kepabeanan.  Pasal 95 Undang-undang Kepabeanan mengatur bahwa orang yang  berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas tarif  dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari  sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan.

Untuk merespon kondisi tersebut maka, kami dari Perkumpulan Pengacara dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI) menjawab perlunya keahlian dan kompetensi bagi para kuasa hukum wajib pajak atau wajib Bea dengan menyelenggarakan pendidikan praktisi/pengacara Kepabeanan – Cukai (PKP2K) bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG). Luaran dari kegiatan ini adalah akan melahirkan praktisi/pengacara Kepabeanan  yang professional, handal dan memiliki kompetensi dibidang Kepabeanan dan Cukai  dalam menangani  sengketa  seperti hasil audit, sengketa penentuan nilai royalti, interpretasi HS Code, dan fasilitas bea cukai dan lainnya.

II. TUJUAN

  1. Memberikan pendidikan dan pelatihan ahli Kepabeanan secara komprehensif
  2. Melahirkan praktisi/pengacara Kepabeanan yang profesional dan berintegritas

III. MANFAAT

  1. Setelah mengikuti pendidikan khusus praktisi / pengacara Kepabeanan – Cukai (PKP2K), peserta akan memiliki keahlian dibidang Kepabeanan  secara komprehensif
  2. Peserta memiliki kompetensi untuk menjadi praktisi/pengacara Kepabeanan
  3. Peserta berlatar belakang Sarjana Hukum / Advokat akan mendapat gelar Certified Customs Lawyer (CCL) atau untuk Non Hukum akan mendapat identitas Profesi sebagai Certified Customs Practitioner (CCP).
  4. Peserta diharapkan dapat berperan sebagai kuasa hukum wajib pajak/Bea.

IV. NARASUMBER

  1. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
  2. Muhammad Irwan, SE, MM.
  3. Huakanala, SH, SE, Ak, MAP, MAk, BKP, CA, CLA, CLI, CRA, CTL, CTP, CCL, QWP, AEPP, ASEAN CPA.
  4. Imam Tri Wahyudi, SE, Ak, MBA.
  5. Teo Takismen, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, CTAP, CCP.
  6. Parasian Silitonga, SE, MM.
  7. Hendra Gunawan, B.Sc, M.Sc.
  8. Anju Hamonangan Gultom, SE, MM.
  9. Fiindraning, SH, SE, Ak, MAk, CA, CTL, ASEAN CPA
  10. Fasilitator

V. MATERI

  1. Teknik Klasifikasi Barang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)
  2. UU Kepabeanan & Cukai
  3. Fasilitas Kepabeanan
  4. Sistem Klasifikasi Barang
  5. Sistem Nilai Kepabeanan
  6. Keberatan dan Banding
  7. Peraturan Larangan dan Pembatasan
  8. Perijinan, Kasus dan Serba Serbi Cukai
  9. Audit Kepabeanan dan Cukai
  10. Current Isu Terhadap Sengketa Kepabeanan
  11. Litigasi & Hukum Acara Peradilan Pajak

VI. PESERTA

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan – Cukai (PKP2K)  ini terbuka untuk :

  • Peserta pendidikan S1 Hukum Profesi Advocat untuk mendapatkan sebutan Profesi Pengacara Kepabeanan – Cukai Bersertifikat/ Certified Customs Lawyer (CCL).
  • Pendidikan S1 Umum Profesi Bidang Bisnis, Keuangan atau lainnya mendapat sebutan profesi Praktisi Kepabeanan – Cukai Bersertifikat / Certified Customs Practioner ( CCP).

VII. SIAPA YANG PERLU IKUT PENDIDIKAN INI

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan – Cukai (PKP2K) ini sangat berguna untuk para profesional dibidang hukum, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia:

  • Kurator dan Pengurus
  • Legal Auditor
  • Likuidator
  • Advokat
  • Akuntan Publik
  • Appraisal (Penilai)
  • Dosen /Pengajar Bisnis dan Hukum
  • Praktisi logistic, EMKL,Freight Forwarding
  • Direktur Keuangan
  • Staff Pajak/Akuntansi/Keuangan
  • Peminat dibidang Kepabeanan

VIII. METODE
Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan-Cukai (PKP2K) ini menerapkan metode experiental learning, case study, roleplay, yang diselenggarakan secara komunikatif, dinamis, interaktif dan partisipatif secara praktis dan teoritis.

IX. LUARAN PEMBELAJARAN

  • Setelah selesai mengikuti program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan – Cukai (PKP2K) terpadu peserta didik akan mampu memahami hak dan kewajiban mengenai Kepabeanan  secara benar dan tepat.
  • Setelah selasai mengikuti program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan – Cukai (PKP2K) peserta didik akan mampu membantu wajib pajak/Bea  dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya termasuk sengketa Kepabeanan – Cukai sampai ketingkat pengadilan perpajakan.

X. FASILITAS

Peserta Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan-Cukai (PKP2K) mendapatkan fasilitas berikut :

  • E-Materi
  • Sertifikat Pendidikan dan Brevet
  • Terdaftar sebagai Anggota PKPPI untuk 1 tahun
  • Mendapatkan kartu izin kuasa hukum Kepabeanan – Cukai

XI. BIAYA
Semua pembiayaan Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan-Cukai (PKP2K) dibebankan kepada Peserta dan/atau Lembaga/Instansi. Untuk pembayaran melalui Bank BRI Cab. Sarinah a/n Jimly School of Law and Government No. Rek 2006-01-000108-30-7 biaya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) per peserta biaya belum termasuk Pajak.

XII. WAKTU
Pelatihan Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan-Cukai (PKP2K) diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin-Sabtu, 17-22 November 2025
Waktu             : 09.00-16.00 WIB
Pelaksanaan : Via Online /Zoom Workplace

XIII. PENUTUP
Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman garis besar untuk persiapan dan pelaksanaan Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan (PKP2K). Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam TOR ini atau yang perlu dijelaskan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

Informasi Pendaftaran
Calon peserta yang berminat mengikuti Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Kepabeanan-Cukai (PKP2K) ini dapat menghubungi kantor Jimly School of Law and Government (JSLG).
Telepon : 021-39833450
HP : 0819.1955.7999 (Rurry), 0858.1792.3017(Niva)
0821.1385.1312 (Faqih), 0812.1368.3902 (Nurman),
Website : www.jimlyschool.com || Email : jslg@jimlyschool.com

Produk Terkait